Hukum Jaminan Barang dalam Jual Beli

Hukum jaminan barang dalam jual beli

Dalam jual beli yang dilakukan secara kredit (ba’u at-taqsith), penjual boleh mensyaratkan jaminan/agunan (rahn) dari pembeli. Jaminan tersebut wajb berupa barang lain, yaitu bukan barang obyek jual beli. Secara syar’i menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan (rahn al-mabii’) tidak diperbolehkan.
Menurut Imam Syafi’i, seperti dikutip Imam Ibnu Quadamah, menyatakan jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka jual belinya tidak sah. Sebab apabila barang yang dibeli dijadikan jaminan (rahn), berarti barang tersebut belum menjadi milik pembeli (Al-Mughni, 4/285).

Imam Ibnu Hazn berkata, “Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Jika jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan” (Al-Muhalla, 3/427).


Memang ada fuqaha yang membolehkan. Kata Imam Ibnu Qudamah,”Menurut Imam Ahmad, jaminan berupa barang yang dibeli sah.” (Al-Mughni, 4/285; Al-Fiqh ‘ala Al-Mazhahib al-Arba’ah, 2/166). Imam Ibnul Qayyim berkata,”Boleh mensyaratkan jaminan berupa barang yang dibeli.” (Ighatsah al-Lahfan, 2/53; I’lam al-Muwaqqi’in, 4/33).

Pendapat inilah yang diadopsi Majma’ Al-Fiqh Al-Islami bahwa,”Penjual tidak berhak mempertahankan kepemilikan barang di tangannya, tapi penjual boleh mensyaratkan pembeli untuk menjaminkan barang yang dibeli guna menjamin hak penjual memperoleh pembayaran angsuran yang tertunda.” (Ali as-Salus, Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 605).

Cash And Credit Keys Showing Consumer Purchases Using Money Or Debts

Namun menurut kami, pendapat ini tidak dapat diterima. Karena menjaminkan barang obyek jual beli adalah syarat yang menyalahi konsekuensi akad (muqtadha al-‘aqad), yakni hak kepemilikan dan melakukan tasharruf (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli. Imam Taqiyudin an-Nabhani berkata, ”Jika seseorang menjual suatu barang kepada orang lain, lalu mensyaratkan orang itu untuk tidak menjualnya kepada siapa pun, maka syarat itu tidak berlaku tapi jual belinya sah, karena syarat itu menafikan konsekuensi akad (muqtadha al-‘aqad), yakni kepemilikan barang dan melakukan tasharruf padanya.” (al-Syakhshiyah al-Islamiyah, 3/52).

Baca Juga  Macam - Macam Muamalah dalam Ekonomi Islam

Syarat yang menyalahi hukum syara’ tidak dapat diterima, dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ

Siapa yang mengajukan syarat, yang bertentangan dengan kitabullah maka statusnya batil. (HR. Bukhari 2155 & Muslim 3852)

Melihat dari sababul wurud hadis ini, salah satu diantara bentuk syarat yang bertentangan syariat adalah syarat yang tidak sejalan dengan konsekuensi akad.


Selain itu, syarat itu tertolak berdasar kaidah fiqih : Kullu syarthin khaalafa aw nafaa muqtadha al-‘aqad fahuwa baathil (Setiap syarat yang menyalahi atau meniadakan konsekuensi akad, adalah syarat yang batal). (M. Sa’id al-Burnu, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyah, 8/418).

Kesimpulannya : tidak boleh menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan dalam jual beli kredit. Yang dibolehkan adalah jaminan berupa barang lain, bukan barang obyek jual beli.

Wallahu a’lam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *